Sumatera Utara - mediatitikarya.com - Tidak sedikit oknum Kepala Sekolah sekarang ini menomor duakan tugas utamanya sebagai tenaga pendidik dengan mengutamakan kegiatan proyek di Sekolah yang dipimpinnya. Kegiatan proyek di Satuan pendidikan saat ini sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran Kepala Sekolah sebagai ASN yang bertanggung jawab di Sekolah yang di Nahkodainya.
Hal inilah yang bisa mengakibatkan lalainya Kepala Sekolah dalam menyikapi harga satuan barang dan jasa yang terkesan kena mark-up, tentunya bisa berakibat fatal menjadi temuan aparat penegak hukum.
Untuk itu diharapkan Kepala Sekolah transparan dalam hal Anggaran dana Bos yang digelontorkan Pemerintah kepada satuan pendidikan, baik yang dikelola masyarakat terlebih satuan pendidikan milik pemerintah.
Sebutlah SMKN 1 Dolok Masihul kabupaten Serdang bedagai Kecamatan Dolok Masihul,Provinsi Sumatra Utara,kuat dugaan pengadaan barang dan jasa di Sekolah pimpinan Misrayani tersebut khususnya Tahun anggaran 2022 dan 2023 terjadi penyelewengan dana Bos yang terstruktur, sistematis untuk memperkaya Kepala Sekolah dan kroninya dengan mengemplang uang Negara melalui pengadaan barang dan jasa, seperti pemeliharaan sarana prasarana sekolah sebesar Rp.220.678.000.-, administrasi kegiatan sekolah yang sangat fantastis sebesar Rp.121.554.000.-.
Begitu juga dengan pembayaran honorer rp.285.728.000,- evaluasi pembelajaran atau asesment sebesar Rp.322.795.000.-, Kuat indikasi Kepala sekolah SMKN 1 Dolok Masihul maupun kroninya menerima fee dari rekanan, belum lagi dugaan pungli penerimaan siswa baru lewat jalur belakang, maupun uang kas, ekskul dan pendalaman materi kepada peserta didik.
Sewaktu dugaan KKN tersebut diklarifikasi melalui surat wa kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Dolok Masihul kabupaten Serdang Bedagai,keCamatan Dolok Masihul Provinsi Sumatra Utara baru-baru ini belum ada tanggapan. Sementara pengamat pendidikan Ferdy menegaskan kepada Wartawan Adina Media di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta belum lama ini meminta transparansi dari Kepala Sekolah SMKN 1 Dolok Masihul Misrayani, karena kuat indikasi telah terjadi KKN dengan memanipulasi SPJ, ungkapnya. swd/A,L
(Red).
